Mengawal Bonus Demografi

Oleh: Moh. Mursyid

Pustakawan Perpustakaan Emha Ainun Nadjib

AKSI kekerasan seakan tak pernah henti. Dalam beberapa bulan terakhir ini kita seakan ditunjukkan dengan kasus kekerasan anak yang sangat ‘mengerikan’. Mulai kasus Engelin di Bali, siswa SD meninggal di pinggir jembatan Desa Bulurejo Wonogiri hingga mayat dalam kardus di Kalideres. Bukan hanya orang dekat pelakunya. Pelaku pembunuhan itu ada juga yang orangtuanya.

Melihat beragam kasus tersebut, aksi kekerasan terhadap anak dari waktu ke waktu tidak hanya semakin bertambah jumlahnya, tetapi juga semakin biadab. Bentuk kekerasan terhadap anak semakin beragam. Mulai kekerasan fisik dan psikis, perdagangan manusia (human trafficking), penelantaran, hingga kekerasan seksual bahkan pembunuhan.

Data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Anak 2014 menyebutkan terdapat 21.689.787 kasus pelanggaran terhadap hak anak. Sebanyak 42-58% merupakan pelanggaran kejahatan seksual. Selebihnya, kasus kekerasan fisik, penelantaran anak, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial.

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa angka kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini tentu harus menjadi perhatian banyak pihak, terutama pemerintah. Bagaimanapun anak adalah aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi keberadaannya dari beragam aksi kekerasan. Melalui tangan anakanak pula bangsa ini akan dipimpin nantinya. Jika mereka tumbuh dengan nilai-nilai kebaikan, maka mereka akan tumbuh menjadi pemimpin yang baik pula.

Masa Puncak

Pada kurun waktu 2020-2030, Bangsa Indonesia akan mengalami masa puncak bonus demografi. Bonus demografi ini muncul sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif, yaitu rentang usia 15-64 tahun. Pada saat itu, jumlah penduduk dengan usia produktif sangat melimpah.

Melimpahnya sumber daya manusia (SDM) produktif merupakan suatu berkah. Besarnya jumlah penduduk yang potensial untuk bekerja berperan sebagai mesin pertumbuhan bangsa. Dengan bonus demografi, Bangsa Indonesia dapat melakukan percepatan pembangunan dalam berbagai bidang, mulai dari sosial hingga ekonomi.

Meski demikian, berkah ini bisa saja berbalik menjadi bencana. Banyaknya jumlah penduduk usia produktif bisa saja menjadi beban berat yang harus ditanggung bangsa ini. Terbatasnya lapangan pekerjaan akan menimbulkan banyaknya jumlah pengangguran. Jangan sampai anak-anak nantinya menjadi generasi di usia produktif yang tidak produktif karena tidak dapat memberikan sumbangsihnya bagi negara dan masyarakat di sekitarnya.

Membekali Anak

Masih cukup waktu untuk mempersiapkan anak-anak sebelum masa puncak bonus demografi tiba. Salah satu agenda besar persiapan yang harus dilakukan adalah dengan membekali anak-anak dengan berbagai pengetahuan. Selain tentu saja, menjaga mereka dari beragam aksi kekerasan yang dapat merampas masa depan.

Masing-masing elemen mulai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah harus dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam menjaga anak-anak dalam proses pertumbuhannya. Mulai dari pemberian perlindungan, pendidikan dan penghidupan yang layak. Hal tersebut dilakukan agar anak-anak dapat melalui masa-masa pertumbuhannya dengan baik. Sementara itu, pemerintah harus mengambil langkah tegas kepada siapa saja yang terbukti melakukan aksi kekerasan terhadap anak.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 telah diatur perihal ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak, mulai dari penelantaran, pelecehan seksual, penculikan, dan seterusnya. Hanya saja, selama ini sanksi hukum tersebut masih sangat lemah. Untuk mengurangi dan menghapus kekerasan terhadap anak, mestinya pemerintah harus memberikan hukuman seberat-beratnya untuk memberikan efek jera. Misalnya dengan memberikan hukuman mati atau dikebiri.

Hal ini mengingat betapa berharganya jiwa dan masa depan anak kita untuk bangsa ini. Anak-anak adalah penerus perjuangan bangsa. Pada pundaknya kita sandarkan harapan dan masa depan bangsa. Jika mereka tumbuh dalam keterpurukan, bisa kita bayangkan betapa suramnya masa depan bangsa ini.

Dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, 20 November 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *