Perpustakaan untuk (Wakil) Rakyat

Oleh: Moh. Mursyid
Mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rencana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengundang perhatian publik. Bukan saja karena biayanya yang superfantastis, yaitu 570 miliar rupiah, tetapi juga relevansinya terhadap kinerja para wakil rakyat itu sendiri. Antara kebutuhan dan pemborosan, antara maslahat dan muslihat.

Rencana pembangunan gedung ini bukanlah untuk yang pertama kalinya. Sebelumnya, pada tahun 2010 DPR telah mengajukan pembangunan gedung baru dengan nilai lebih dari satu triliun rupiah. Namun hal tersebut mendapat penolakan secara masif. Seakan tidak patah arang, DPR pun kembali menggulirkan rencana pembangunan gedung baru berkedok intelektual dengan membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara yang sekaligus menjadi ruang kerja bagi anggota DPR dan para tenaga ahli.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan perpustakaan memang sangat penting, terlebih untuk para anggota DPR. Perpustakaan sebagai sumber informasi dan pengetahuan dapat memberikan dampak positif bagi kinerja anggota dewan. Dengan perpustakaan, anggota dewan dapat meningkatkan kualitas dirinya. Sebagai amsal, anggota dewan dapat menggunakan data dan informasi yang ada di perpustakaan sebagai sumber sekaligus dasar dalam pengambilan keputusan agar lebih tepat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, rencana pembangunan gedung perpustakaan harus dikaji ulang. Rencana pembangunan perpustakaan merupakan ide yang sangat mulia. Namun, dengan dana sebesar itu kiranya akan lebih baik jika dialokasikan untuk program yang prorakyat, misalnya pengentasan kemiskinan. Mengingat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2015 jumlah penduduk miskin di Indonesia naik mencapai angka 28,59 juta orang (11,22 persen) dari sebelumnya 27,73 juta orang (10,96 persen). Ironis.

Optimalisasi Perpustakaan
Jika melihat kondisi saat ini, DPR sudah memiliki gedung perpustakaan yang dibangun di Gedung Nusantara II. Perpustakaan tersebut memiliki koleksi sekitar 105.381 eksemplar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perpustakaan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Kunjungan dari anggota dewan setiap harinya pun minim.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa perpustakaan yang dimiliki DPR saat ini masih kelas Rukun Tetangga (RT). Tidak hanya itu, Fahri Hamzah juga mengingatkan bahwa pembangunan perpustakaan tersebut termasuk dalam tujuh proyek pembangunan yang diwacanakan DPR. Apa yang dikatakan Wakil Ketua DPR patut disayangkan.

Perlu disadari bahwa perpustakaan era sekarang ini bukan sekadar bangunan statis belaka. Seorang pakar dan tokoh perpustakaan kelahiran India, S.R Ranganathan (1892-1972) mengatakan, “Library is a growing organism”. Perpustakaan adalah sebuah organisme (benda hidup) yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia.

Selain itu, pembangunan gedung baru perpustakaan DPR idealnya dibarengi dengan peningkatan budaya baca di kalangan DPR itu sendiri. Jika perpustakaan yang sudah ada saja tidak dimanfaatkan dengan maksimal, maka gedung baru perpustakaan termegah se-Asia Tenggara tersebut hanya akan menjadi gedung mati tanpa manfaat. Kemegahan tanpa kebermanfaat adalah kesia-sian belaka.

Di era informasi digital seperti sekarang ini, data dan informasi sudah tidak hanya bisa didapatkan secara fisik (tercetak) tetapi juga dalam bentuk elektronik. Pemanfaatan gadget sudah sangat mendukung seseorang untuk mendapatkan informasi dalam jangka waktu yang cepat. Perkembangan teknologi memungkinkan seseorang membaca buku melalui versi elektronik (e-book).

Pendit (2016) mengatakan bahwa setelah informasi dapat dikemas lebih ringkas melalui teknologi digital, dan layanan perpustakaan dapat diperluas via Internet, ukuran fisik dan kemegahan bangunan fisik ini tinggallah menjadi aspek simbolik dari perpustakaan. Kuantitas dan kualitas layanan informasi perpustakaan di zaman kini tak lagi langsung dikaitkan dengan besar-kecilnya gedung, melainkan dengan ekstensif-tidaknya layanan informasi lewat Internet.

Dalam kondisi ini, rencana pembangunan gedung baru perpustakaan DPR agaknya lebih tepat jika dialihkan untuk optimalisasi perpustakaan DPR yang sudah ada sebelumnya. Tidak perlu membangun gedung baru, melainkan cukup memaksimalkan apa yang sudah ada. Konsep perpustakaan digital (digital library) maupun perpustakaan mobile (M-Library) bisa menjadi salah satu alternatif pengembangan perpustakaan DPR. Dengan adanya perpustakaan digital, anggota dewan dapat mengakses segala informasi yang ada di perpustakaan dengan bantuan teknologi tanpa harus datang langsung. Tidak hanya anggota dewan yang bisa mengakses perpustakaan digital tersebut, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia di manapun dan kapanpun.

Akhirnya, masyarakat Indonesia semua percaya bahwa orang-orang yang menduduki posisi sebagai anggota dewan bukanlah orang bodoh. Mereka adalah orang pilihan yang mumpuni dan berpendidikan tinggi yang sadar bahwa intelektual bangsa tidak bisa dibangun hanya dengan dana, melainkan dengan karya.

Tulisan ini dimuat di Koran Madura, 18/04/2016

Sumber : http://www.koranmadura.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *